BAB
I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan dan perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.
Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal
4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru
wajib untuk memiliki syarat tertentu. Salah satu di antaranya adalah
kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif
yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun, dalam perspektif teknologi
pendidikan kompetensi itu ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya
mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran.
Bertolak dari ketentuan perundangan (PP No. 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan) dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan
nasional dapat terwujud bila kedelapannya standar minimal yaitu standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan dan standar penilaian pendidikan dapat dipenuhi.
B.
Rumusan Masalah
1.Apakah pentingnya pengelolaan pendidikan dalam standar nasional?
2.Apakah
fungsinya SNP dalam pengelolaan pendidikan?
3.
Bagaimana Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional
Pendidikan?
BAB
II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
A.Definisi Standar Nasional Pendidikan
Kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan
pendidikan dan lahiran yang berarti perbuatan hal cara yang berkenaan dengan
mendidik, pengetahuan tentang mendidik dan berarti pula pemeliharaan serta
latihan- latihan yang meliputi lahir dan batin. Sedangkan, dalam pengertian
yang lazim digunakan pengertian Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan
pribadi manusia baik aspek rohaniah maupun jasmaniah serta berlangsung setahap
demi setahap
.Pendidikan dalam makna yang umum dapat diberi arti sebagai
komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang disusun untuk menumbuhkan
kegiatan belajar . Sedangkan, pendidikan menurut undang- undang dasar Republik
Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional pendidikan
adalah usaha sadar dan terrencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat
bangsa dan negara.
Standar menurut W.J. S. Poerwadarminta adalah ukuran atau sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran . Sedangkan, arti nasional adalah kebangsaan. Adapun Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sisitem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia. Jadi, standar nasional pendidikan adalah batas minimal tentang sisitem pendidikan bagi penyelenggara pendidikan bisa melakukan suatu proses pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia.
B. Konsep SNP dalam Pengelolaan Pendidikan
Standar menurut W.J. S. Poerwadarminta adalah ukuran atau sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran . Sedangkan, arti nasional adalah kebangsaan. Adapun Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sisitem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia. Jadi, standar nasional pendidikan adalah batas minimal tentang sisitem pendidikan bagi penyelenggara pendidikan bisa melakukan suatu proses pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia.
B. Konsep SNP dalam Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni
Standar Pengelolaan oleh satuan pendidikan, Standar Pengelolaan oleh Pemerintah
Daerah dan Standar Pengelolaan oleh Pemerintah. Berikut ini, Peraturan Menteri
pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar
Pengelolaan. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Satuan pendidikan Dasar
dan Menengah.
a. Menurut Pasal 49 Standar Pengelolaan Oleh Satuan
pendidikan
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasisi sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasisi sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.
b. Menurut pasal 60-pemerintah Standar pengelolaan oleh
pemerintah
Hal ini juga menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program yaitu wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
Hal ini juga menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program yaitu wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
c. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah pasal 59-(1)
pemerintah daerah
Hal ini menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program, wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat
Hal ini menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program, wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat
d. Aspek Standar Pengelolaan Sekolah
Beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus
dipenuhi adalah meliputi perencanaan program pelaksanaan rencana kerja
pengawasan dan evaluasi. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah sistem informasi
manajemen.
e. Pedoman Pengelolaan Sekolah/Madarasah
Meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender
pendidikan/akademik, struktur organisasi Sekolah/Madrasah pembagian tugas
diantara tenaga kependidikan peraturan akademik tata tertib Sekolah/Madrasah,
Kode Etik Sekolah/Madrasah, biaya operasional Sekolah/Madrasah.
e. Penyusun pedoman-pedoman Sekolah/Madrasah
e. Penyusun pedoman-pedoman Sekolah/Madrasah
Berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional pedoman
pengelolaan KTSP kaldik dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan
harus di evaluasi dalam skala tahunan pedoman pengelolaan lainnya dievaluasi
sesuai kebutuhan.
f. Pelaksanaan kegiatan pendidikan membuat laporan
pertanggungjawaban
Pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik pelaksanaan pengelolaan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah/madrasah menyampaikan laporan tersebut pada akhir tahun sebelum penyusunan RK S/M tahunan berikutnya.
Pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik pelaksanaan pengelolaan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah/madrasah menyampaikan laporan tersebut pada akhir tahun sebelum penyusunan RK S/M tahunan berikutnya.
g.Fungsi rencana kerja tahunan
Sebagai dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan
dengan yang meliputi sebagai berikut:
-Kemandirian
- Kemitraan
- Kemitraan
- Partisipasi
- Keterbukaan dan akuntabilitas
C. Fungsi Standar Proses Pendidikan
Secara umum standar proses pendidikan (SPP) memiliki fungsi
sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses
pembelajaran yang terdiri sebagai berikut:
1. Fungsi SPP dalam Rangka Mencapai Standar Kompetensi yang Harus Dicapai
SPP berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2. Fungsi SPP Bagi Guru
1. Fungsi SPP dalam Rangka Mencapai Standar Kompetensi yang Harus Dicapai
SPP berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2. Fungsi SPP Bagi Guru
Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai
pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman
untuk implementasi program dalam kegiatan nyata.
3.Fungsi
SPP Bagi Kepala Sekolah
Sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di
sekolah yang dipimpinnya. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai
kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan
berbagai keperluan sarpras untuk menunjang proses pendidikan.
4.Fungsi SPP Bagi Para Pengawas (Supervisor)
Bagi pengawas SPP berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.
5. Fungsi SPP Bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan
Bagi pengawas SPP berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.
5. Fungsi SPP Bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan
Melalui pemahaman SPP maka lembaga ini dapat melaksanakan
fungsinya sebagai berikut:
• Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarpras yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal.
• Memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal.
• Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru.
D.Keterkaitan Standar Proses Pendidikan dengan Standar Lainnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1).
• Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarpras yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal.
• Memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal.
• Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru.
D.Keterkaitan Standar Proses Pendidikan dengan Standar Lainnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1).
Selanjutnya, selain standar proses pendidikan ada beberapa
standar lain yang ditetapkan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Hubungan standar proses
dan standar lainnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:
Pertama, SPP ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Kedua, efektivitas dan kelancaran SPP dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. Ketiga, efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh standar penilaian. Keempat, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikansangat bergantung pada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan.
Standar proses pendidikan merupakan jantung dalam sistem pendidikan bagaimanapun bagusnya standar yang lain apabila tidak diimplementasikan dalam standar proses tidak akan berarti apa-apa. Guru mempunyai peran penting dalam implementasi SPP. Pertama, pemahaman dan perencanaan program pendidikan. Kedua, pemahaman dalam disain dan implementasi strategi pembelajaran. Ketiga, pemahaman tentang evaluasi.
Pertama, SPP ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Kedua, efektivitas dan kelancaran SPP dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. Ketiga, efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh standar penilaian. Keempat, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikansangat bergantung pada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan.
Standar proses pendidikan merupakan jantung dalam sistem pendidikan bagaimanapun bagusnya standar yang lain apabila tidak diimplementasikan dalam standar proses tidak akan berarti apa-apa. Guru mempunyai peran penting dalam implementasi SPP. Pertama, pemahaman dan perencanaan program pendidikan. Kedua, pemahaman dalam disain dan implementasi strategi pembelajaran. Ketiga, pemahaman tentang evaluasi.
E.
Guru dalam Pencapaian Standar Proses Pendidikan
Dalam pembahasan ini membahas tentang guru pencapaian
standar proses pendidikan atau Standar nasional Pendidikan yang terdiri atas
beberapa bagian yakni:
a. Peningkatan Kemampuan Profesional
a. Peningkatan Kemampuan Profesional
1. Guru sebagai Jabatan Profesional
Seorang guru memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak
mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. “A teacher is person charged with
the responbility of helping others to learn and behave in new different ways”
(James M. Cooper, 1990). Itulah sebabnya guru adalah pekerjaan professional
yang membutuhkan kemampuan khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan
oleh lembaga pendidikan keguruan.
2. Mengajar sebagai Pekerjaan
Profesional
Mengajar merupakan pekerjaan professional. Berikut merupakan
karakteristik dari proses mengajar yang mengaplikasikan yaitu Pertama, Mengajar
bukan hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi merupakan pekerjaan yang
bertujuan dan bersifat kompleks. Kedua, Tugas guru adalah mengantarkan siswa ke
tujuan yang diinginkan.
Ketiga, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai bidang keahliannya diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Keempat,tugas guru mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Pekerjaan guru tidak terlepas dari kehidupan sosial. Kelima, Pekerjaan guru adalah dinamis yang harus menyesuaikan perkembangan IPTEK, sosial, budaya, dan politik.
3. Kompetensi Profesional Guru
Ketiga, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai bidang keahliannya diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Keempat,tugas guru mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Pekerjaan guru tidak terlepas dari kehidupan sosial. Kelima, Pekerjaan guru adalah dinamis yang harus menyesuaikan perkembangan IPTEK, sosial, budaya, dan politik.
3. Kompetensi Profesional Guru
Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang
harus dimiliki guru yaitu :
a. Kompetensi Pribadi
a. Kompetensi Pribadi
Sebagai panutan guru harus mempunyai kompetensi yang
berhubungan dengan pengembangan kepribadian.
b.
Kompetensi Profesional
Kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan
yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Tingkat
keprofesionalan guru dapat dilihat dari kompetensi ini.
c.Kompetensi
Sosial Kemasyarakatan
Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai
anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Seperti uraian di atas, dalam
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 dikemukakan
bahwa kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogis, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.
F.
Mengoptimalkan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran
Mengoptimalkan
peran guru dalam proses pembelajaran dapat disusun sebagai berikut:
1. Guru Sebagai Sumber Belajar
1. Guru Sebagai Sumber Belajar
Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan
penguasaan materi pelajaran. Sebagai sumber belajar guru hendaknya melakukan
hal-hal sebagai berikut :
1. Sebaiknya guru memiliki bahan referensi yyang lebih banyak dari siswa.
2. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata.
1. Sebaiknya guru memiliki bahan referensi yyang lebih banyak dari siswa.
2. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata.
3.
Guru perlu melakukan pemetaan terhadap materi pelajaran.
2.Guru
Sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator, Guru berperan memberikan pelayanan
untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu memahami
hal-hal berikut ini :
1. Guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing.
2. Guru perlu mempunyai ketrampilan merancang suatu media.
1. Guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing.
2. Guru perlu mempunyai ketrampilan merancang suatu media.
3.
Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat
memanfaatkannya sebagai sumber belajar.
4.
Guru dituntutuntuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan
siswa.
3.Guru
Sebagai Pengelola
Sebagai
pengelola pembelajaran guru berperan menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman
bagi siswa. Sebagai manajer guru memiliki 4 fungsi umum yaitu :
1. Merencanakan tujuan belajar.
1. Merencanakan tujuan belajar.
3. Mengorganisasikan berbagai sumber
belajar untuk mewujudkan tujuan belajar.
3. Memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong dan menstimulasi siswa.
4. Mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka mencapai tujuan.
3. Memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong dan menstimulasi siswa.
4. Mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka mencapai tujuan.
4.Guru
sebagai Demonstrator
Peran guru sebagai demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan
kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan
memahami. Pertama, guru harus menunjukkan sifat-sifat terpuji. Kedua, guru
harus dapat menunjukkan materi agar dapat dipahami oleh siswa.
5. Guru Sebagai Pembimbing
Agar
dapat menjadi pembimbing yang baik guru harus memiliki yang Pertama guru harus
memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Kedua, guru harus
memahami dan terampil dalam merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan
dicapai maupun merencanakan proses pembelajaran.
6.Guru
Sebagai Motivator
Untuk
memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan
motivasi belajar siswa. Cara yang dapat dilakukan guru dalam membangkitkan
motivasi siswa seperti dikemukakan di bawah ini :
1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
2.
Membangkitkan minat siswa.
3.
Ciptakan suasana menyenangkan dalam belajar.
4.
Berilah pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa.
5.
Berikan penilaian.
6.
Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa.
7.
Ciptakan persaingan dan kerja sama
7.
Guru Sebagai Evaluator
Sebagai
evaluator guru berperan untuk mengumpulkan informasi tentang keberhasilan
pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi guru sebagai evaluator.
Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Kedua,
untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang
telah diprogramkan.
F.
Keterampilan Dasar Mengajar Bagi Guru
Keterampilan
dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam
pengelolaan pembelajaran. Beberapa keterampilan tersebut yaitu :
a. Ketrampilan Dasar Bertanya
a. Ketrampilan Dasar Bertanya
Beberapa
petunjuk teknis dalam bertanya yaitu diaplikasikan beberapa bagian
1) Tunjukkan keantusiasan dan kehangatan
1) Tunjukkan keantusiasan dan kehangatan
2)
Berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir
3)
Atur lalu lintas Tanya jawab
4)
Hindari pertanyaan ganda
Meningkatkan
Kualitas Pertanyaan yang dilakukan sebagai guru tergolong sebagai berikut:
1) Berikan pertanyaan secar berjenjang
1) Berikan pertanyaan secar berjenjang
2)
Gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak
b.
Keterampilan Dasar Memberikan Reinforcement
Ada
dua jenis penguatan yang bisa diberikan guru yang meliputi Penguatan verbal dan
non-verbal. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan
penguatan agar dapat meningkatkan motivasi kehangatan dan keantusiasan,
kebermaknaan, gunakan penguatan yang bervariasi yang diberikan penguatan yang
segera.
c.
Keterampilan Variasi Stimulus
Ada tiga variasi stimulus yang dapat dilakukan guru adalah
variasi pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran terdapat beberapa teknik :
1) Penggunaan variasi suara (teacher
voice)
2) Pemusatan perhatian (focusing)
3) Kebisuan guru (teacher silence)
4) Mengadakan kontak pandang (eye
contact)
5) Gerak guru (teacher movement)
Variasi dalam Penggunaan Media dan Alat Pembelajaran
1) Variasi
media visual
2) Variasi
media auditif
3) Variasi
media motorik
d. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Tujuan membuka pelajaran adalah
untuk :
1) Menarik perhatian siswa
2) Menumbuhkan motivasi belajar siswa
3) Memberikan acuan pembelajaran.
Menutup
pelajaran dilakukan dengan cara :
1)
Merangkum
persoalan yang baru dibahas
2)
Mengonsolidasi
perhatian siswa terhadap hal-hal pokok agar informasi
yang
diterima membangkitkan minat belajar
3) Mengorganisasikan kegiatan yang
telah dilakukan
4) Memberikan tindak lanjut dan saran
untuk memperluas wawasan.
e.
Keterampilan Mengelola Kelas
Untuk
menghindari perilaku yang mengganggu maka dalam pengelolaan kelas dilakukan
teknik-teknik berikut ini :
1) Penciptaan kondisi belajar yang
optimal
2) Menunjukkan sikap tanggap
3) Memusatkan Perhatian
4) Memberikan petunjuk dan tujuan kelas
5) Memberi teguran dan penguatan
BAB III
PENUTUP
Pengelolaan pendidikan merupakan usaha terrencana dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu system pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan. Baik buruknya satu lembaga pendidikan bisa dinilai dari proses pengelolaan pendidiokan, sehingga tidak heran jika ada yang memandang kesuksesan suatu lembaga pendidikan tergantung pada administrasi/pengelolaannya.
Menurut Permendiknas no.19 tahun 2007 ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu Perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, Kepemimpinan sekolah, Sistem informasi manajemen dan penilaian khusus.
Implementasi dari permendiknas ini tentunya memerlukan pengawasan serta pembinaan yang efektif dari berbagai pihak. Sehingga, cita-cita standardisasi pengelolaan pendidkan di Indonesia bisa tercapai. Saat ini standardisasi yang diharapkan baru sekedar harapan pada kenyataannya memang belum semua lembaga bisa melaksanakan peraturan ini secara baik dan benar. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan penbinaan dari berbagai pihak.
Solusi dari pemerataan standardisasi ini bisa melalui intensnya pembinaan dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Keikutsertaan para ahli dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk kemajuan pengeloaan pendidikan. Karena, pada dasarnya keilmuan administrasi/manajemen pendidikan mempelajari pengelolaan pendidikan baik secara makro maupun mikro.
B.Saran
Dari makalah kecil yang kami susun ini, bias diambil saran/rekomendasi bahwa bagi para pengambil kebijakan untuk lebih mengawasi dan memberikan pembinaan lebih dalam implementasi dari sebuah produk hokum pendidikan. Sehingga, maksud yang diharapkan bias tercapai. Bagi pelaksanaan lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuan konsep dan praktis secara ilmiah dalam pengelolaan pendidikan. Bagi para ahli administrasi/manajemen pendidikan, baik mahasiswa ataupun tenaga ahli, untuk ikut serta dalam pendampingan dan bimbingan dalam pengelolaan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Sanjaya, Wina. 2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan, Jakarta : Preanada Media Group.
R.I. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
R.I. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009, tentang Standar Proses Pendidikan.Akdon. 2009. Strategic Management for Educational Management. Bandung:
Alfabeta.
Depdiknas. 2005. Standar Nasional Pendidikan,Jakarta: Peraturan Pemerintah RI
No.19
Depdiknas. 2006. Standar Isi, Jakarta : Permendiknas No 22 tahun 2006.
Depdiknas. 2006. Standar Isi, Jakarta : Permendiknas No 22 tahun 2006.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar