Selasa, 13 Januari 2015

makalah fungsi SNP (standar pendidikan nasional) kelompok 3 kelas 3 G IAIN Pontianak



BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan dan perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.
Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyiratkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu. Salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun, dalam perspektif teknologi pendidikan kompetensi itu ditunjukkan secara fungsional, yaitu kemampuannya mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran.
Bertolak dari ketentuan perundangan (PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan) dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan nasional dapat terwujud bila kedelapannya standar minimal yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan dapat dipenuhi.
B. Rumusan Masalah

1.Apakah pentingnya pengelolaan pendidikan dalam standar nasional?
2.Apakah fungsinya SNP dalam pengelolaan pendidikan?
3. Bagaimana Standar Penilaian Pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan?


















BAB II
PEMBAHASAN

A.Definisi Standar Nasional Pendidikan
Kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pendidikan dan lahiran yang berarti perbuatan hal cara yang berkenaan dengan mendidik, pengetahuan tentang mendidik dan berarti pula pemeliharaan serta latihan- latihan yang meliputi lahir dan batin. Sedangkan, dalam pengertian yang lazim digunakan pengertian Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia baik aspek rohaniah maupun jasmaniah serta berlangsung setahap demi setahap
.Pendidikan dalam makna yang umum dapat diberi arti sebagai komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang disusun untuk menumbuhkan kegiatan belajar . Sedangkan, pendidikan menurut undang- undang dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terrencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
Standar menurut W.J. S. Poerwadarminta adalah ukuran atau sesuatu yang dipakai sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran . Sedangkan, arti nasional adalah kebangsaan. Adapun Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sisitem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia. Jadi, standar nasional pendidikan adalah batas minimal tentang sisitem pendidikan bagi penyelenggara pendidikan bisa melakukan suatu proses pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia.
B. Konsep SNP dalam Pengelolaan Pendidikan
Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni Standar Pengelolaan oleh satuan pendidikan, Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan Standar Pengelolaan oleh Pemerintah. Berikut ini, Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pendidikan oleh Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
a. Menurut Pasal 49 Standar Pengelolaan Oleh Satuan pendidikan
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasisi sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi.
b. Menurut pasal 60-pemerintah Standar pengelolaan oleh pemerintah
Hal ini juga menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program yaitu wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
c. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah pasal 59-(1) pemerintah daerah
Hal ini menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program, wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat
d. Aspek Standar Pengelolaan Sekolah
Beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi perencanaan program pelaksanaan rencana kerja pengawasan dan evaluasi. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah sistem informasi manajemen.
e. Pedoman Pengelolaan Sekolah/Madarasah
Meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan/akademik, struktur organisasi Sekolah/Madrasah pembagian tugas diantara tenaga kependidikan peraturan akademik tata tertib Sekolah/Madrasah, Kode Etik Sekolah/Madrasah, biaya operasional Sekolah/Madrasah.
e. Penyusun pedoman-pedoman Sekolah/Madrasah
Berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional pedoman pengelolaan KTSP kaldik dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan harus di evaluasi dalam skala tahunan pedoman pengelolaan lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.
f. Pelaksanaan kegiatan pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik pelaksanaan pengelolaan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah/madrasah menyampaikan laporan tersebut pada akhir tahun sebelum penyusunan RK S/M tahunan berikutnya.
g.Fungsi rencana kerja tahunan
Sebagai dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan yang meliputi sebagai berikut:
-Kemandirian
- Kemitraan
- Partisipasi
- Keterbukaan dan akuntabilitas
C. Fungsi Standar Proses Pendidikan
Secara umum standar proses pendidikan (SPP) memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran yang terdiri sebagai berikut:
1. Fungsi SPP dalam Rangka Mencapai Standar Kompetensi yang Harus Dicapai
SPP berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
2. Fungsi SPP Bagi Guru
Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata.
3.Fungsi SPP Bagi Kepala Sekolah
Sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarpras untuk menunjang proses pendidikan.
4.Fungsi SPP Bagi Para Pengawas (Supervisor)
Bagi pengawas SPP berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran.
5. Fungsi SPP Bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan
Melalui pemahaman SPP maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya sebagai berikut:
• Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarpras yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal.
• Memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai standar minimal.
• Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru.
D.Keterkaitan Standar Proses Pendidikan dengan Standar Lainnya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1).
Selanjutnya, selain standar proses pendidikan ada beberapa standar lain yang ditetapkan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Hubungan standar proses dan standar lainnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:
Pertama, SPP ditentukan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Kedua, efektivitas dan kelancaran SPP dapat dipengaruhi atau tergantung kepada tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana. Ketiga, efektivitas standar proses selanjutnya akan diukur oleh standar penilaian. Keempat, keberhasilan pencapaian standar minimal pendidikansangat bergantung pada pembiayaan dan pengelolaan yang dilakukan pada setiap jenjang atau satuan pendidikan.
Standar proses pendidikan merupakan jantung dalam sistem pendidikan bagaimanapun bagusnya standar yang lain apabila tidak diimplementasikan dalam standar proses tidak akan berarti apa-apa. Guru mempunyai peran penting dalam implementasi SPP. Pertama, pemahaman dan perencanaan program pendidikan. Kedua, pemahaman dalam disain dan implementasi strategi pembelajaran. Ketiga, pemahaman tentang evaluasi.
E. Guru dalam Pencapaian Standar Proses Pendidikan
Dalam pembahasan ini membahas tentang guru pencapaian standar proses pendidikan atau Standar nasional Pendidikan yang terdiri atas beberapa bagian yakni:
a. Peningkatan Kemampuan Profesional
1.      Guru sebagai Jabatan Profesional
Seorang guru memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru. “A teacher is person charged with the responbility of helping others to learn and behave in new different ways” (James M. Cooper, 1990). Itulah sebabnya guru adalah pekerjaan professional yang membutuhkan kemampuan khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan.
2.      Mengajar sebagai Pekerjaan Profesional
Mengajar merupakan pekerjaan professional. Berikut merupakan karakteristik dari proses mengajar yang mengaplikasikan yaitu Pertama, Mengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Kedua, Tugas guru adalah mengantarkan siswa ke tujuan yang diinginkan.
Ketiga, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai bidang keahliannya diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Keempat,tugas guru mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Pekerjaan guru tidak terlepas dari kehidupan sosial. Kelima, Pekerjaan guru adalah dinamis yang harus menyesuaikan perkembangan IPTEK, sosial, budaya, dan politik.
3. Kompetensi Profesional Guru
Sebagai suatu profesi terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu :
a. Kompetensi Pribadi
Sebagai panutan guru harus mempunyai kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian.
b. Kompetensi Profesional
Kompetensi professional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Tingkat keprofesionalan guru dapat dilihat dari kompetensi ini.
c.Kompetensi Sosial Kemasyarakatan
Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Seperti uraian di atas, dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.
F. Mengoptimalkan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran
Mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran dapat disusun sebagai berikut:
1. Guru Sebagai Sumber Belajar
Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Sebagai sumber belajar guru hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Sebaiknya guru memiliki bahan referensi yyang lebih banyak dari siswa.
2. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata.
3. Guru perlu melakukan pemetaan terhadap materi pelajaran.
2.Guru Sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator, Guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu guru perlu memahami hal-hal berikut ini :
1. Guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing.
2. Guru perlu mempunyai ketrampilan merancang suatu media.
3. Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar.
4. Guru dituntutuntuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa.
3.Guru Sebagai Pengelola
Sebagai pengelola pembelajaran guru berperan menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Sebagai manajer guru memiliki 4 fungsi umum yaitu :
1. Merencanakan tujuan belajar.
3.      Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar.
3. Memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong dan menstimulasi siswa.
4. Mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka mencapai tujuan.
4.Guru sebagai Demonstrator
Peran guru sebagai demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami. Pertama, guru harus menunjukkan sifat-sifat terpuji. Kedua, guru harus dapat menunjukkan materi agar dapat dipahami oleh siswa.
5.      Guru Sebagai Pembimbing
Agar dapat menjadi pembimbing yang baik guru harus memiliki yang Pertama guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Kedua, guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan proses pembelajaran.
6.Guru Sebagai Motivator
Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Cara yang dapat dilakukan guru dalam membangkitkan motivasi siswa seperti dikemukakan di bawah ini :
1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
2. Membangkitkan minat siswa.
3. Ciptakan suasana menyenangkan dalam belajar.
4. Berilah pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa.
5. Berikan penilaian.
6. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa.
7. Ciptakan persaingan dan kerja sama
7. Guru Sebagai Evaluator
Sebagai evaluator guru berperan untuk mengumpulkan informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi guru sebagai evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.
F. Keterampilan Dasar Mengajar Bagi Guru
Keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan pembelajaran. Beberapa keterampilan tersebut yaitu :

a. Ketrampilan Dasar Bertanya
Beberapa petunjuk teknis dalam bertanya yaitu diaplikasikan beberapa bagian
1) Tunjukkan keantusiasan dan kehangatan
2) Berikan waktu secukupnya kepada siswa untuk berpikir
3) Atur lalu lintas Tanya jawab
4) Hindari pertanyaan ganda
Meningkatkan Kualitas Pertanyaan yang dilakukan sebagai guru tergolong sebagai berikut:
1) Berikan pertanyaan secar berjenjang
2) Gunakan pertanyaan-pertanyaan untuk melacak
b. Keterampilan Dasar Memberikan Reinforcement
Ada dua jenis penguatan yang bisa diberikan guru yang meliputi Penguatan verbal dan non-verbal. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan penguatan agar dapat meningkatkan motivasi kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, gunakan penguatan yang bervariasi yang diberikan penguatan yang segera.
c. Keterampilan Variasi Stimulus
Ada tiga variasi stimulus yang dapat dilakukan guru adalah variasi pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran terdapat beberapa teknik :
1)      Penggunaan variasi suara (teacher voice)
2)      Pemusatan perhatian (focusing)
3)      Kebisuan guru (teacher silence)
4)      Mengadakan kontak pandang (eye contact)
5)      Gerak guru (teacher movement)
Variasi dalam Penggunaan Media dan Alat Pembelajaran
1) Variasi media visual
2) Variasi media auditif
3) Variasi media motorik

d. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Tujuan membuka pelajaran adalah untuk :
1)      Menarik perhatian siswa
2)      Menumbuhkan motivasi belajar siswa
3)      Memberikan acuan pembelajaran.
Menutup pelajaran dilakukan dengan cara :
1)                  Merangkum persoalan yang baru dibahas
2)                  Mengonsolidasi perhatian siswa terhadap hal-hal pokok agar informasi
yang diterima membangkitkan minat belajar
3)      Mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan
4)      Memberikan tindak lanjut dan saran untuk memperluas wawasan.
e. Keterampilan Mengelola Kelas
Untuk menghindari perilaku yang mengganggu maka dalam pengelolaan kelas dilakukan teknik-teknik berikut ini :
1)      Penciptaan kondisi belajar yang optimal
2)      Menunjukkan sikap tanggap
3)      Memusatkan Perhatian
4)      Memberikan petunjuk dan tujuan kelas
5)      Memberi teguran dan penguatan















BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan 
Pengelolaan pendidikan merupakan usaha terrencana dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu system pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan. Baik buruknya satu lembaga pendidikan bisa dinilai dari proses pengelolaan pendidiokan, sehingga tidak heran jika ada yang memandang kesuksesan suatu lembaga pendidikan tergantung pada administrasi/pengelolaannya. 
Menurut Permendiknas no.19 tahun 2007 ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu Perencanaan program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi program, Kepemimpinan sekolah, Sistem informasi manajemen dan penilaian khusus.  
Implementasi dari permendiknas ini tentunya memerlukan pengawasan serta pembinaan yang efektif dari berbagai pihak. Sehingga, cita-cita standardisasi pengelolaan pendidkan di Indonesia bisa tercapai. Saat ini standardisasi yang diharapkan baru sekedar harapan pada kenyataannya memang belum semua lembaga bisa melaksanakan peraturan ini secara baik dan benar. Oleh karena itu, perlu pengawasan dan penbinaan dari berbagai pihak. 
Solusi dari pemerataan standardisasi ini bisa melalui intensnya pembinaan dari pemerintah dan juga pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Keikutsertaan para ahli dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk kemajuan pengeloaan pendidikan. Karena, pada dasarnya keilmuan administrasi/manajemen pendidikan mempelajari pengelolaan pendidikan baik secara makro maupun mikro. 
B.Saran 
Dari makalah kecil yang kami susun ini, bias diambil saran/rekomendasi bahwa bagi para pengambil kebijakan untuk lebih mengawasi dan memberikan pembinaan lebih dalam implementasi dari sebuah produk hokum pendidikan. Sehingga, maksud yang diharapkan bias tercapai. Bagi pelaksanaan lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuan konsep dan praktis secara ilmiah dalam pengelolaan pendidikan. Bagi para ahli administrasi/manajemen pendidikan, baik mahasiswa ataupun tenaga ahli, untuk ikut serta dalam pendampingan dan bimbingan dalam pengelolaan pendidikan.














DAFTAR PUSTAKA
Sanjaya, Wina. 2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta : Preanada Media Group.
R.I. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
R.I. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009, tentang Standar Proses Pendidikan.Akdon. 2009. Strategic Management for Educational Management. Bandung: Alfabeta. 
Depdiknas. 2005. Standar Nasional Pendidikan,Jakarta: Peraturan Pemerintah RI No.19
Depdiknas. 2006. Standar Isi, Jakarta : Permendiknas No 22 tahun 2006.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar